Cite This        Tampung        Export Record
Judul imensi koruptif kebijakan (pejabat) publik : pergeseran paradigma penegakan hukum pasca undang-undang administrasi pemerintahan / Asep N. Mulyana
Pengarang Asep N. Mulyana
EDISI Cet.1
Penerbitan Depok : Rajawali Pers, 2020
Deskripsi Fisik xvii, 230 halaman :ilus. ;23 cm
ISBN 978-623-231-503-7
Subjek Kebijakan publik Administrasi negara
Abstrak Potensi dan ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan faktor pendukung pembiayaan pembangunan di daerah. Namun, kerapkali pengalaman empiris di berbagai daerah memperlihatkan bahwa potensi alam dan sumber daya yang melimpah di suatu daerah, tidak serta-merta dapat mengeliminir tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Apabila tidak dikelola dengan baik melalui berbagai kebijakan publik yang memadai, justru akan menimbulkan dampak negatif dan berbagai persoalan sosial ekonomi yang justru merugikan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena adanya komisi dan pembagian keuntungan bagi para pejabat publik di daerah, ditengarai hampir terjadi di setiap daerah yang memiliki potensi sumber daya alam. Banyaknya pejabat publik di daerah yang terlibat kasus korupsi, merupakan salah satu indikator kerawanan yang kerapkali mewarnai penyimpangan dari perumusan dan implementasi suatu kebijakan publik. -Penulis
Catatan Bibliografi : halaman 165-174
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
40941 351 ASE i Dapat dipinjam PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Ruang Baca Umum Tersedia
pesan
40942 351 ASE i Dapat dipinjam PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Ruang Baca Umum Tersedia
pesan
40943 351 ASE i Dapat dipinjam PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU - Ruang Baca Umum Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000016298
005 20250917082358
007 ta
008 250917################g##########0#ind##
020 # # $a 978-623-231-503-7
035 # # $a 0010-0925000232
082 # # $a 351
084 # # $a 351 ASE i
100 0 # $a Asep N. Mulyana
245 1 # $a imensi koruptif kebijakan (pejabat) publik : $b pergeseran paradigma penegakan hukum pasca undang-undang administrasi pemerintahan /$c Asep N. Mulyana
250 # # $a Cet.1
260 # # $a Depok :$b Rajawali Pers,$c 2020
300 # # $a xvii, 230 halaman : $b ilus. ; $c 23 cm
504 # # $a Bibliografi : halaman 165-174
520 # # $a Potensi dan ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan faktor pendukung pembiayaan pembangunan di daerah. Namun, kerapkali pengalaman empiris di berbagai daerah memperlihatkan bahwa potensi alam dan sumber daya yang melimpah di suatu daerah, tidak serta-merta dapat mengeliminir tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Apabila tidak dikelola dengan baik melalui berbagai kebijakan publik yang memadai, justru akan menimbulkan dampak negatif dan berbagai persoalan sosial ekonomi yang justru merugikan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena adanya komisi dan pembagian keuntungan bagi para pejabat publik di daerah, ditengarai hampir terjadi di setiap daerah yang memiliki potensi sumber daya alam. Banyaknya pejabat publik di daerah yang terlibat kasus korupsi, merupakan salah satu indikator kerawanan yang kerapkali mewarnai penyimpangan dari perumusan dan implementasi suatu kebijakan publik. -Penulis
650 # 4 $a Kebijakan publik Administrasi negara
990 # # $a 40941/nf/darpusda/2025
990 # # $a 40942/nf/darpusda/2025
990 # # $a 40943/nf/darpusda/2025
Content Unduh katalog