imensi koruptif kebijakan (pejabat) publik : pergeseran paradigma penegakan hukum pasca undang-undang administrasi pemerintahan / Asep N. Mulyana text Depok : Rajawali Pers, 2020 ind Bibliografi : halaman 165-174 Potensi dan ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan faktor pendukung pembiayaan pembangunan di daerah. Namun, kerapkali pengalaman empiris di berbagai daerah memperlihatkan bahwa potensi alam dan sumber daya yang melimpah di suatu daerah, tidak serta-merta dapat mengeliminir tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Apabila tidak dikelola dengan baik melalui berbagai kebijakan publik yang memadai, justru akan menimbulkan dampak negatif dan berbagai persoalan sosial ekonomi yang justru merugikan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena adanya komisi dan pembagian keuntungan bagi para pejabat publik di daerah, ditengarai hampir terjadi di setiap daerah yang memiliki potensi sumber daya alam. Banyaknya pejabat publik di daerah yang terlibat kasus korupsi, merupakan salah satu indikator kerawanan yang kerapkali mewarnai penyimpangan dari perumusan dan implementasi suatu kebijakan publik. -Penulis Kebijakan publik Administrasi negara URN:ISBN:978-623-231-503-7