02086     2200241   4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020002200100082001800122084002400140100001800164245009000182250001600272260003400288300002700322650003000349520138400379990002701763990002701790990002701817INLIS00000000001518720241007081115  a0010-1024000130ta241007                g          0 ind    a978-623-231-142-8  a346.070 959 8  a346.070 959 8 GUN h0 aGuntur Hamzah1 aHukum Tata Niaga Produk Pertanian :bHakikat, Urgensi, dan Fungsi /cM. Guntur Hamzah  aCet.1 Ed. 1  aDepok :bRajawali Pers,c2019  aviii, 170 hlm ;c23 cm 4aHukum dagang -- Indonesia  aBuku ini berisi tentang pengertian, sejarah, landasan dan ruang lingkup dan prinsip-
prinsip tata niaga produk pertanian. Di samping itu, buku ini juga berbicara banyak
tentang hakikat, urgensi dan fungsi tata niaga produk pertanian, serta hubungannya
campur tangan pemerintah baik sebagai regulator maupun fasilitator pembangunan
di bidang pertanian.
Ada beberapa isu hukum menarik yang dapat ditarik pembaca. Salah satu yang
perlu digarisbawahi di dalam buku ini adalah aturan-aturan hukum tata niaga produk
pertanian di samping merupakan rambu-rambu (guidelines) bagi pelaksanaan tata
niaga produk pertanian, juga sebagai sarana transformasional untuk meningkatkan
kesejahteraan petani. Aturan-aturan hukum itu, seyogianya dibentuk guna
mengimplementasikan fungsi tata niaga produk pertanian yang berkeadilan sosial,
dan juga sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Akan tetapi, aturan
hukum – yang ada hingga saat ini—masih bersifat parsial dan kehilangan konteks
dengan jiwa Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sehingga pengaturan hukum dan
pelaksanaan tata niaga produk pertanian yang berlangsung selama ini sering kali
merugikan petani dan masyarakat pada umumnya. Keadaan ini tentu saja
menimbulkan stigma di kalangan petani bahwa negara maupun pemerintah tidak
sungguh-sungguh menyelesaikan masalah tata niaga produk pertanian secara
komprehensif.  a39700/nf/darpusda/2024  a39699/nf/darpusda/2024  a39698/nf/darpusda/2024